Wali Kota Makassar Bongkar Lobi Jabatan, Tolak Budaya Transaksional
MAKASSAR, GOWAMEDIA.COM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, blak-blakan mengungkap adanya praktik lobi-lobi jabatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Ia mengaku menerima laporan, sejumlah kepala sekolah (kepsek) SD dan SMP serta kepala bidang (Kabid) di OPD berusaha mempertahankan posisinya dengan cara tidak etis, bahkan menawarkan uang agar tidak diganti.
"Kepala sekolah SD, SMP, konyol ini, bahkan ada yang sampai Kabid. Bukan orang tawarkan, tapi dia menawarkan dirinya. (Bilang) 'berapa saya bayar kalau masih tinggal tetap di sini, Pak'. Coba bayangkan, di mana mental mereka? Apa yang kita mau harapkan dari orang seperti ini? Tidak ada!" tegas Munafri, Selasa (4/3/2025).
Pernyataan itu disampaikan Appi usai mengumumkan rotasi sejumlah pejabat, termasuk pergantian Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar dari Nielma Palamba ke Andi Bukti Djufri.
Appi sapaan akrab Munafri menegaskan, pergantian kepala Dinas Pendidikan bertujuan untuk memperbaiki sistem penempatan kepala sekolah di Makassar. Ia ingin semua guru berkompeten mendapatkan kesempatan yang adil untuk menjadi kepala sekolah, tanpa perlu praktik transaksional.
"Di Dinas Pendidikan nanti, semua kepala sekolah dipilih dengan asesmen yang baik. Semua guru yang punya potensi bisa jadi kepala sekolah," ujarnya.
Menurutnya, pendidikan dasar dan menengah adalah fondasi utama membangun generasi masa depan. Jika sistem ini bobrok, maka generasi mendatang juga terancam.
Dalam kesempatan yang sama, Appi menyinggung kebakaran Kantor Dinas Pendidikan Makassar yang hingga kini masih menjadi misteri. Ia mempertanyakan apakah insiden tersebut terkait dengan sistem yang sudah rusak di dalamnya.
"Kalau sistemnya bobrok, kantor bisa terbakar lagi. Tidak tahu siapa yang melakukan. Mana itu CCTV? Masa kalau ada kebakaran langsung CCTV off? Tidak boleh, bos!" sindirnya.
Appi menegaskan bahwa tidak akan ada lagi budaya transaksional di Pemkot Makassar. Semua pejabat akan dievaluasi kinerjanya secara ketat. Bahkan, mereka yang dianggap tidak mampu bekerja dengan baik akan dipindahkan ke program lain, seperti "urban farming" (bercocok tanam di dalam kota) dan pengelolaan iuran sampah gratis.
"Pejabat yang tidak bisa bekerja, kita bawa ke wilayah ini supaya mereka bisa menghasilkan sendiri," tegasnya.(*)
