FGD Banjir Dan Longsor KAHMI Sulsel, Ni’matullah Usul Mandatory Spending, Bachrianto Bilang Rp50 M Cukup
KOLASE. (kiri-kanan) Ni'matullah Erbe dan Bachrianto Bachtiar.
MAKASSAR, GOWAMEDIA.COM - Bencana banjir dan longsor yang melanda Sulawesi Selatan, menjadi tangggung jawab semua pihak. Bukan hanya diserahkan kepada pemerintah untuk mencari benang merahnya.
Demikian ditegaskan Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin, Ilham Alimuddin, pada Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mainstreaming Isu Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Sulsel”, dilaksanakan Majelis Wilayah KAHMI Sulsel di Hotel Maxone, Sabtu (28/9).
Menurut Ilham, penyebab banjir, bukan hanya disebabkan curah hujan tinggi, tapi banyak hal terkait. "Misalnya struktur geologi, adanya patahan, banyaknya granite yang sudah lapuk, dan sungai yang ada tidak sanggup menampung kadar air yang tinggi," terang Ilham.
Jadi banjir yang sering terjadi misalnya di wilayah Luwu, kata Ilham, memang kondisinya sudah seperti itu. Akibat curah hujan yang tinggi ditambah dengan kondisi alam, lereng-lereng yang terjal dan kondisi litologi. Bukan hanya karena adanya penebangan pohon.
Sementara Koordinator Presidium (korpres) MW KAHMI Sulsel, Ni'matullah Erbe mengatakan, bencana banjir dan longsor yang melanda Sulsel, perlu perhatian serius, baik pemerintah, NGO, kampus, dan KAHMI.
"Karena kasian alam kita dieksploitasi terus, tapi tidak ada recovery. Ini juga masalahnya karena proyek-proyek recovery lingkungan dinilai tidak seksi, " kata Ni'matullah.
Masih kata dia, andai saja tiga persen dari APBD fokus untuk recovery, maka itu jauh lebih baik ketimbang nanti setiap ada bencana baru kita sibuk pikirkan perbaikan. Reboisasi dan adanya lahan terbuka hijau serta recovery yang berkelanjutan menjadi hal urgen menjawab isu bencana dan longsor.
"Bukan kita bekerja sepotong-sepotong. Kita mau fokus mitigasi dan sudah saatnya kita recovery. Hutan yang hilang harus kita perbaiki. Kita ingin agar pemerintah membayar kembali hutan yang telah dieksploitasi. Untuk mengerjakan semua itu, tidak cukup hanya satu tahun. Kita ingin terus berkelanjutan," harap Ni'matullah.
Karena itu, lanjutnya, perlu ada mandatory spending, sehingga lima tahun ke depan, dapat disaksikan adanya perubahan terhadap kondisi lingkungan kita.
FGD yang dipandu Bachrianto Bachtiar, berharap agar ada hasil yang bisa direkomendasikan kepada pihak terkait.
Bachrianto menambahkan, di momen Pilkada ini, gubernur dan bupati terpilih, bisa lebih serius dan akomodatif untuk urusan banjir dan longsor ini. "Anggaran nya tidak banyak. Paling lima puluh miliar, sudah memadai," jelasnya.
Jangan sampai, lanjutnya, hanya WWF terus. "Kita hanya workshop workshop forever, tapi hasilnya tidak ada."
Workshop dibuka presidium KAHMI Sulsel, Fadriaty AS dan ditutup Korpres Ni'matullah Erbe.
Ni'matullah salut dan bangga atas presentasi yang dipaparkan para narasumber dengan data yang sangat lengkap. (gm)
