Begini Cara Pemerintah Tarik Transaksi Rp132 Triliun Jemaah Haji Dan Umroh Ke Indonesia

JAKARTA, GOWAMEDIA.COM— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa potensi ekonomi dari para jemaah haji dan umroh Indonesia di Arab Saudi mencapai sekitar US\$8 miliar atau setara Rp132,38 triliun berdasarkan kurs JISDOR tanggal 15 Mei 2025 sebesar Rp16.535 per dolar AS. Pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan potensi ekonomi besar tersebut agar dapat dirasakan langsung di dalam negeri.

Dalam acara Sarasehan Ekonomi Islam Indonesia yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis (15/5), Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan segala kebutuhan dan akomodasi para jemaah haji dan umroh Indonesia selama berada di Arab Saudi. Dengan menyiapkan layanan yang baik, potensi ekonomi sebesar USD8 miliar tersebut diharapkan dapat sebagian besar ditarik kembali ke Indonesia.

“Kita siapkan service di sana, maka tentu USD8 billion ini sebagian bisa ditarik pulang lagi,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, strategi ini sudah diterapkan oleh China yang meluncurkan sistem pembayaran khusus untuk warganya yang berlibur ke luar negeri, sehingga transaksi ekonomi tetap terjaga dalam negeri.

“Indonesia bisa mencontoh langkah tersebut, apalagi Bank Indonesia (BI) sudah membangun sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard),” terang politisi Partai Golkar ini.

Menurutnya, jika QRIS yang dikembangkan BI dapat diintegrasikan dengan sistem pembayaran bank sentral Arab Saudi, maka para jemaah umroh dan haji Indonesia dapat menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Dengan demikian, uang yang mereka keluarkan akan kembali ke Indonesia, memperkuat perekonomian nasional.

Sebelumnya, BI juga mengumumkan perluasan penggunaan QRIS untuk pembayaran menggunakan mata uang lokal antarnegara. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa BI tengah mempersiapkan implementasi QRIS di beberapa negara, termasuk India, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Emirat Arab (UEA). Kerja sama QRIS dengan UEA bahkan telah diteken sejak November 2023.

“Saat ini QRIS sudah tersedia di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Wisatawan dari negara-negara tersebut dapat menggunakan QRIS saat berlibur di Indonesia,” jelas Filianingsih dalam Rapat Dewan Gubernur di kantor pusat BI, November 2024.

Dengan langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat memaksimalkan potensi ekonomi dari sektor haji dan umroh, sekaligus menguatkan ekosistem pembayaran digital Indonesia di tingkat internasional. (*)