Tolak Militerisme Di Ranah Sipil, HIPMA Gowa Komisariat UNM Turun Ke Jalan
MAKASSAR, GOWAMEDIA.COM – Penolakan terhadap militerisme di ranah sipil menjadi salah satu isu utama yang disuarakan 70-an kader Himpunan Pelajar Mahasiswa (HIPMA) Gowa Komisariat Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam aksi demonstrasi, Jumat (20/11/2026) sore. Selain menolak militerisasi di ruang pendidikan dan perluasan jabatan sipil bagi aparat TNI/Polri aktif, mahasiswa juga mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Aksi yang berlangsung di kawasan perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa tersebut berjalan damai dan lancar. Massa mengusung grand isu "Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional dan Tolak Militerisme di Ranah Sipil". Spanduk berisi tuntutan tersebut dibentangkan di lokasi aksi, sementara 15 kader secara bergantian menyampaikan orasi.
Jenderal Lapangan, Boby, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa untuk merespons berbagai persoalan publik. Menurutnya, mahasiswa tidak boleh menutup mata terhadap persoalan yang terjadi, mulai dari isu nasional, daerah, hingga dinamika internal organisasi.
"Aksi pada hari ini adalah tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa, baik dari tingkat nasional sampai isu lokal. Kami juga tidak menutup mata terkait isu internal di HIPMA Gowa itu sendiri," ujar Boby.
Dalam isu militerisme, massa secara tegas menolak praktik militerisasi di ruang pendidikan. Mereka juga menentang perluasan jabatan sipil bagi aparat TNI/Polri yang masih aktif.
Bagi massa aksi, ruang pendidikan dan kehidupan sipil harus tetap menjadi ruang demokratis yang tidak dicampuri praktik militerisasi. Penolakan tersebut menjadi bagian dari sikap mahasiswa dalam menjaga prinsip demokrasi dan ruang sipil.
Tetapkan Karhutla Bencana Nasional
Selain isu militerisme, mahasiswa turut menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Mereka mendesak agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.
Tidak hanya penetapan status bencana, massa juga menuntut penanganan karhutla dan pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Pemerintah diminta memberikan perlindungan serta memenuhi hak-hak masyarakat terdampak, sekaligus mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan.
Menurut massa, penanganan karhutla harus menyentuh akar persoalan, termasuk pertanggungjawaban pihak yang terlibat dan pemulihan kondisi lingkungan.
Desak Musyawarah LB HIPMA Gowa
Di tengah penyampaian isu nasional dan lingkungan, HIPMA Gowa Komisariat UNM juga membawa persoalan internal organisasi ke ruang publik. Mereka mendesak Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIPMA Gowa segera membuka forum Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).
Formatur Ketua Umum, Akhmad Dzul Fadli, menegaskan bahwa desakan tersebut berkaitan dengan masa jabatan kepengurusan yang menurut mereka telah melampaui ketentuan konstitusi organisasi.
“Kami mendesak MPO untuk membuka Musyawarah Luar Biasa, karena masa jabatan yang diemban sudah lewat dari koridor Konstitusi,” tegasnya.
Massa menilai penyelesaian persoalan tersebut perlu ditempuh melalui mekanisme konstitusional agar dinamika internal organisasi tidak berlarut-larut.
Secara keseluruhan, terdapat tujuh tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut:
- Menolak praktik militerisasi di ruang pendidikan.
- Menolak perluasan jabatan sipil bagi aparat TNI/Polri aktif.
- Mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional melalui penanganan dan pemulihan lingkungan secara menyeluruh.
- Menuntut perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat terdampak karhutla.
- Mendesak pengusutan tuntas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan.
- Meminta Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan perhatian terhadap organisasi kepemudaan.
- Mendesak MPO HIPMA Gowa membuka forum Musyawarah Luar Biasa.
Aksi dipusatkan di kawasan perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, dengan titik kumpul massa di Sekretariat HIPMA Gowa Komisariat UNM. Boby bertindak sebagai Jenderal Lapangan dan Maulana sebagai Wakil Jenderal Lapangan.
Melalui aksi tersebut, HIPMA Gowa Komisariat UNM menegaskan komitmen mahasiswa untuk mengawal persoalan demokrasi dan ruang sipil, memperjuangkan keadilan lingkungan, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan internal organisasi secara konstitusional.(*)