Andi Amran Sulaiman Dan Anomali Beras

JAKARTA, GOWAMEDIA.COM - Di balik panggung kebijakan pangan nasional, ada satu sosok yang kini berdiri paling depan menghadapi permainan kotor dalam distribusi beras: Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Pria asal Sulawesi Selatan ini kembali membuktikan ketegasannya, ketika secara terbuka mengungkap praktik kecurangan besar-besaran dalam perdagangan beras di tanah air. Nilai kerugian yang ditimbulkan pun tak main-main — mencapai Rp99,35 triliun, angka fantastis yang selama ini tersembunyi di balik gemerlap pasar pangan nasional.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025, Amran bicara lantang soal temuan mengejutkan itu. Dengan wajah serius, ia menyebut situasi ini sebagai sebuah anomali besar.

"Ini anomali. Di saat produksi padi nasional mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir, justru muncul praktik-praktik kotor di lapangan," tegas Amran.

Tak asal bicara, data menunjukkan stok beras nasional saat ini mencapai 4,15 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Namun, harga di pasar justru tidak mencerminkan kelimpahan tersebut. Konsumen tetap membeli beras dengan harga tinggi, seolah-olah Indonesia kekurangan pangan.

Bagi Amran, ini bukan sekadar angka. Ini adalah potret ketidakadilan yang harus diluruskan.

Ia pun membeberkan modus curang para pelaku di balik layar. Manipulasi kualitas beras, pengoplosan, hingga pengemasan ulang dengan label tertentu untuk mengerek harga, menjadi praktik yang selama ini merugikan masyarakat. Ditambah permainan distribusi yang tidak transparan, pasar beras kian jauh dari prinsip keadilan.

"Kami tidak akan tinggal diam. Semua pelaku yang terlibat akan ditindak tegas. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keadilan bagi petani dan masyarakat luas," tegasnya.

Amran dikenal sebagai figur yang tak ragu mengambil langkah keras. Sepanjang kariernya, ia kerap turun langsung ke lapangan, meninjau sawah, gudang, hingga pasar, memastikan jalur distribusi pangan berjalan semestinya.

Kini, bersama lembaga terkait dan aparat penegak hukum, Kementerian Pertanian bergerak cepat membongkar jaringan mafia beras. Langkah ini tak hanya soal penindakan hukum, tapi juga bagian dari upaya mengembalikan tata niaga beras ke jalur yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.

"Kami ingin tata niaga beras kembali bersih, berpihak pada petani, dan melindungi masyarakat," Amran berharap.(*)