Massa Desak Dinas Pendidikan Sulsel Buka Data Kuota SPMB 2025
MAKASSAR, GOWAMEDIA.COM - Gelombang kekecewaan publik terhadap proses penerimaan murid baru di Sulawesi Selatan kian memanas. Senin (15/9/2025), ratusan massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Bumi Tamalanrea Permai (BTP) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
Aksi ini bukan yang
pertama. Sebelumnya, massa sudah dua kali melakukan unjuk rasa dengan tuntutan
serupa, namun tidak pernah mendapatkan jawaban tegas. Kini, mereka datang
dengan tuntutan yang lebih keras, meminta Kepala Dinas Pendidikan Sulsel segera
membuka ke publik surat resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI
terkait permohonan perubahan kuota SPMB 2025 yang diajukan Dinas Pendidikan
Sulsel melalui surat bernomor 400.3.8/8904/DISDIK, tertanggal 5 Juli 2025.
“Sudah saatnya
masyarakat tahu, apakah kementerian benar-benar merespons permohonan kuota
tambahan itu atau hanya jadi surat tanpa tindak lanjut,” tegas Andi Rahmat
Saleh, Jenderal Lapangan aksi.
Lebih jauh, Aliansi
Masyarakat BTP menuding adanya praktik manipulasi data oleh oknum di Dinas
Pendidikan Sulsel. Mereka menolak keras kebijakan pemindahan data murid yang
sudah diterima di SMA Negeri 21 Makassar ke sekolah lain, seperti SMA Negeri 18
Makassar, SMA Negeri 24 Makassar, dan yang paling kontroversial, SMA Negeri 25
Makassar. Pasalnya, SMA Negeri 25 Makassar hingga kini bahkan belum memiliki
gedung permanen.
“Ini jelas
mencurigakan. Data murid dipindahkan ke sekolah fiktif gedungnya, seolah-olah
ada kebutuhan mendesak, padahal bisa jadi hanya untuk membuka jalan anggaran
pembangunan sekolah baru. Kami menduga ada permainan anggaran di balik ini,”
ujar Andi Rahmat dengan nada lantang.
Praktik ini, kata
massa, tidak hanya merugikan orang tua dan murid yang terombang-ambing, tapi
juga menodai integritas sistem pendidikan di Sulawesi Selatan.
“Kalau benar ada
yang bermain di balik data ini, itu bukan hanya persoalan teknis, tapi indikasi
korupsi kebijakan pendidikan. Anak-anak dijadikan alat demi kepentingan
segelintir orang,” kata salah seorang orator aksi.
Sejak awal, surat
permohonan perubahan kuota SPMB 2025 dari Pemprov Sulsel ke Kementerian memang
menuai sorotan. Di dalamnya, pemerintah daerah mengakui daya tampung sekolah
negeri di Makassar, Gowa, Maros, dan Selayar tidak sebanding dengan jumlah
murid pendaftar. Jika tidak ada penambahan kuota, dikhawatirkan angka anak
tidak sekolah (ATS) akan meningkat tajam.
Namun, hingga saat
ini Dinas Pendidikan Sulsel bungkam soal apakah kementerian sudah memberi
jawaban atau tidak. Sikap diam inilah yang menimbulkan kecurigaan masyarakat.
“Kalau memang sudah
ada jawaban, kenapa ditutup-tutupi? Kalau belum ada jawaban, kenapa tidak
disampaikan jujur? Publik berhak tahu!” kata Andi Rahmat.
Aliansi Masyarakat
BTP menegaskan, aksi ini tidak akan berhenti sampai Dinas Pendidikan Sulsel
benar-benar membuka dokumen tanggapan resmi dari kementerian dan menghentikan
dugaan manipulasi data siswa.
“Kalau dinas masih
main kucing-kucingan, kami akan turun dengan massa yang lebih besar. Ini soal
nasib anak-anak kita, bukan main-main,” pungkas Andi. (*)
